MUH. HASYIM HANIS, SE, S.Pd, C.L.E
OPINI - Ditengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia. Bukan hanya karena potensi AI untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, tetapi juga karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. AI bukan lagi sekadar konsep masa depan; ia telah menjadi bagian integral dari realitas kita sehari-hari. Namun, seiring dengan manfaatnya, muncul pula sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks tata kelola publik.
AI dan Transformasi Tata Kelola Publik, AI memiliki potensi besar untuk mentransformasi bagaimana pemerintah berfungsi dan memberikan layanan kepada warganya. Dari manajemen kota pintar hingga sistem transportasi yang efisien, AI menawarkan solusi cerdas yang dapat membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dalam bidang kesehatan, AI dapat mempercepat diagnosis penyakit dan memprediksi wabah, sementara dalam penegakan hukum, AI dapat membantu dalam analisis data untuk mencegah kejahatan.
Namun, dengan semua potensi ini, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Teknologi AI sering kali beroperasi dengan kompleksitas yang tinggi, membuatnya sulit dipahami oleh kebanyakan orang, termasuk pembuat kebijakan. Ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana kita memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam tata kelola publik?
Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas, Salah satu tantangan terbesar yang muncul dari penggunaan AI dalam pemerintahan adalah isu transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana masyarakat dapat mempercayai keputusan yang diambil oleh mesin, terutama jika keputusan tersebut dihasilkan oleh algoritma yang tidak transparan? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI tidak memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Ada kasus nyata di mana AI telah menimbulkan masalah serius, seperti diskriminasi dalam penilaian kredit atau dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan dan memahami bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola publik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Pentingnya Diskusi Publik tentang AI dan Kebijakan.
Untuk memastikan bahwa AI berfungsi untuk kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir elit teknologi atau perusahaan besar, kita perlu memastikan bahwa diskusi tentang AI dan kebijakan publik menjadi prioritas. Ini berarti melibatkan semua pemangku kepentingan—dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum—dalam dialog yang terbuka dan inklusif tentang masa depan teknologi ini.
Di tengah berbagai peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh AI, peran kebijakan publik menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kebijakan yang tepat dapat memaksimalkan manfaat AI, sementara kebijakan yang kurang matang atau tidak ada sama sekali dapat menimbulkan risiko serius terhadap keadilan sosial, privasi, dan hak asasi manusia.
Dalam minggu-minggu mendatang, saya akan menjelajahi lebih dalam tentang berbagai aspek AI dan tata kelola publik, termasuk risiko, manfaat, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Diskusi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan masyarakat kita dan bagaimana kita dapat bersama-sama menghadapinya dengan bijaksana.
Barru 18 Agustus 2024.
Opini oleh: Dr. Kasmiah Ali, S.Sos., M.A.P.
Updates. 
Subhan Riyadi 
